Pendidikan Inklusif

Proposal Pendidikan Inklusif

 

I.      LATAR BELAKANG

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti membangun bangsa yang berkarakter kuat dan berperadaban tinggi. Adapun hal itu, pendidikan merupakan sarana yang amat penting untuk membangun kultur, karena pendidikan menfasilitasi manusia untuk bisa menumbuhkembangkan hakikatnya.

UU SISDIKNAS NO 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[1]

Bangsa Indonesia  adalah bangsa multicultural yang mengakomodasi perbedaan, termasuk didalamnya perbedaan antara yang normal dan anak disable.

Membangun kesadaran pluralisme akan efektif manakala melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen yang diyakini memiliki peranan paling penting untuk proses internalisasi dan penyampaian nilai – nilai pluralisme. Lewat jalur pendidikan, diharapkan kesadaran terhadap pluralisme dapat tumbuh subur di masyarakat luas.[2] Di dalam meningkatkan kesadaran akan pluralisme, maka diperlukannya pendidikan. Salah satu pendidikan yang mampu meningkatkan kesadaran pluralisme yaitu pendidikan inklusif dikarenakan pendidikan inklusif bisa diartikan pendidikan untuk semua, maksudnya pendidikan inklusif tidak mendiskriminasikan suku, ras, budaya dan latar belakang lainnya termasuk disable. Definisi pendidikan inklusif pada zaman dulu lebih menekankan kepada pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk siswa di sekolah luar biasa akan tetapi setelah terjadi seminar  “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education” yang di laksanakan di Afrika Selatan definisi ini berkembang sebagai peningkatan mutu sekolah. Pendidikan inklusif pada dasarnya adalah proses untuk membuat semua peserta didik, termasuk didalamnya kelompok yang tereksklusi, dapat belajar dan berpartisipasi secara efektif dalam sekolah mainstream tanpa ada yang terluka dan terdiskriminasi.[3]

Kemudian, konstruksi “cacat – normal” tersebut ternyata juga masuk dalam sistem yang lebih besar yaitu dalam struktur sosial yang ada. Dalam struktur sosial penyandang cacat atau disable tidak mendapatkan posisi atau tidak memegang peran penting, dengan kata lain disabel selalu berada pada second line atau kelas dua.[4] Hal ini juga menyebabkan kurangnya sarana prasarana bagi disable. Pemerintah kurang memperhatikan pengguna fasilitas adalah orang yang tidak memiliki keterbatasan. Semua fasilitas dianggap sama dengan orang normal. Tentu saja hal ini akan mempersulit pemanfaatan fasilitas bagi disable. Selain itu, diskriminasi juga terdapat pada dunia pendidikan. Sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya merupakan wahana bagi disable untuk mengembangkan kemampuannya. Saat ini pemerintah membedakan lembaga pendidikan bagi disable dan normal. Bagi yang normal mereka ditempatkan di sekolah umum. Sedangkan disable ditempatkan pada lembaga luar biasa bersama disable lainnya.[5]

Pemerintah beranggapan bahwa perbedaan sekolah atau lembaga pendidikan antara orang normal dengan disable akan mengurangi tindakan diskriminatif terhadap kaum disable, karena jika mereka dalam satu lembaga maka tindakan pelecehan, maupun pelecehan lainnya akan didapatkan kaum disable. Sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan cara memberikan lembaga pendidikan luar biasa terhadap disable. Disisi lain, kurikulum yang diberikan pun sangat berbeda. Disekolah umum atau anak normal diajarkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, sedangkan di sekolah luar biasa atau disable hanya diajarkan ilmu-ilmu praktis saja, seperti ketrampilan, yang dimaksudkan ketrampilan ini supaya dapat digunakan oleh para disable ketika sudah lulus atau mandiri. Namun, dari perbedaan tersebut merupakan tindakan diskriminatif, karena tidak seharusnya dibeda – bedakan dalam mengakses pendidikan.[6]

Pendidikan inklusif ini berbeda dengan pendidikan luar biasa. Jika pendidikan luar biasa hanya dikhususkan untuk anak yang memiliki keterbatasan kemampuan dan memiliki kurikulum yang jauh berbeda dengan sekolah umum, maka pendidikan inklusif ini tidak membeda – bedakan kurikulum. Lebih dari pada itu disable dapat berinteraksi dengan orang normal dan masyarakat luas, sehingga akan terbentuknya sikap toleransi yang tinggi dan saling menhargai terhadap disable bukan sebaliknya yang dianggap akan semakin parahnya pelecehan untuk para disable.

Dari pemaparan di atas, dapat memberikan gambaran mengapa kami memilih topik “Pendidikan inklusif” diantaranya: pertama, sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum disable dan berkebutuhan khusus; kedua, sebagai upaya mendukung pemerintah dalam melaksanakan pendidikan inklusif; ketiga, sebagai upaya menyadarkan masyarakat luas untuk lebih menghargai kaum disable; keempat, sebagai upaya untuk menyetarakan dan mensosialisasikan antara kaum disable dan normal di lingkungan sekolah; kelima, memotivasi kaum disable untuk berperan aktif dalam mengikuti pendidikan.

II.    RUMUSAN MASALAH

1.     Seperti apa pendidikan inklusif menurut Paulo Freire?

2.     Faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung pendidikan inklusif menurut Paulo Freire?

3.     Seberapa besar kontribusi pendidikan inklusif dalam meningkatkan kesadaran pluralisme atau keberagaman?

III.  TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap buku – buku, peneliti – peneliti terdahulu dan jurnal – jurnal, maka dapat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, referensi tersebut diantaranya:

Moh. Roqib, “Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat”, bahwa pendidikan inklusif menekankan tentang bagaimana setiap insan untuk bisa menerima perbedaan sehingga terwujudnya kehidupan yang damai dan nyaman dan masyarakat juga dapat memberikan ruang untuk peserta didik yang mempunyai keterbelakangan agar bisa berkembang. Pendidikan Islam inklusif diharapkan bisa berfungsi sebagai wahana mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan fitrahnya dan dapat memberikan ajaran kepada setiap umat Islam untuk menghormati setiap orang yang berkebutuhan khusus, dan membimbing mereka agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak.[7]

Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, “Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasinya”, menjelaskan, bahwa dengan adanya jalur pendidikan diharapkan akan menghasilkan rekonstruksi paradigma keagamaan yang inklusif, yang gunanya untuk menciptakan kehidupan yang damai tanpa ada prasangka, permusuhan, kecurigaan dan juga konflik. Adapun indikasi untuk membangun kesadaran keberagaman agama yang inklusif dapat dilalui dengan jalur pendidikan.[8]

J. David Smith, dalam bukunya yang berjudul “Inklusif Sekolah Ramah Untuk Semua”, di dalam buku ini dijelaskan, bahwa pendidikan inklusif sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugrah yang sama dari setiap peserta didik, artinya setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dengan persyaratan – persyaratan yang sama serta fasilitas – fasilitas pendidikan yang terpisah bersifat tidak sama atau seimbang. Inklusif dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha menyatukan anak – anak yang memiliki hambatan dengan cara yang realistis dan inklusif dapat juga berarti penerimaan anak – anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial.[9]

Sue Stubbs dalam jurnalnya yang berjudul “Pendidikan Inklusif” penulis menjelaskan, bahwa ada beberapa konsep utama yang terkait dengan pendidikan inklusif diantaranya: pertama, adalah konsep tentang peserta didik. Kedua, konsep tentang sistem pendidikan. Ketiga, konsep keberagaman. Pendidikan inklusif memiliki bermacam – macam pemahaman dan interpretasi yang berimplikasi pada keberhasilan atau kegagalan dalam keberlangsungannya. Isu utama dalam pendidikan Inklusif adalah bahwa pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi dan model sosial serta sistem yang harus disesuaikan dengan anak, bukan anak yang menyesuaikan diri dengan sistem.[10]

M. Agus Nuryatno yang berjudul “Mazhab Pendidikan Kritis” di dalam buku ini menjelaskan, bahwa landasan yang dijadikan sebagai prinsip dalam pendidikan inklusif, di antaranya: Pertama, setiap manusia mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Kedua, dalam pendidikan tidak ada peserta didik yang tereksklusi dan terdiskriminasi dengan alasan apapun. Ketiga, setiap orang pada dasarnya dapat belajar dan mendapatkan manfaat dari belajar tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai saraf otak yang sama. Keempat, pihak satuan pendidikan harus menyesuaikan peserta didik. Kelima, menampung aspirasi dari peserta didik. Keenam, perbedaan merupakan sumber kekayaan dan keragaman. Ketujuh, pendidikan inklusif bukan asimilasi melainkan apresiasi. Pendidikan inklusif merupakan proses yang kontinyu, bukan upaya sekali jadi atau instan.[11]

Di dalam artikel Zaenal Alimin, yang berjudul “Reorientasi Pendidikan Khusus Kependidikan Kebutuhan Khusus Usaha Mencapai Pendidikan Untuk Semua”, menjelaskan, bahwa gagasan diselenggarakannya pendididkan inklusif dapat melahirkan cara pandang sebuah kebijakan pendidikan yang harus mampu membuka kemungkinan setiap orang menemukan tempatnya di dalam masyarakat. Maka jika dengan adanya seperti itu akan terciptanya suatu tatanan sosial egalitarian.[12]

Dari keenam literature di atas, telah dibahas bahwa pada dasarnya manusia mempunyai anugrah yang sama artinya setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan memiliki potensi berkembang sesuai pada fitrahnya. Namun, dari keenam literature di atas tidak membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan diskriminatif serta kurangnya pemahaman mengenai kehidupan yang beragam, berkeadilan dan kebebasan. Kebebasan itu sendiri merupakan kebebaan mengakses pendidikan. Dari sini maka bisa dilihat bahwa keenam literature hanya menonjolkan dasar manusia dan potensi saja namun tidak secara ekplisit dalam menerangkannya serta kurangnya penyampaian pemahaman mengenai hidup keberagaman dan sikap egaliter. Sedangkan peneliti akan memunculkan faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindkan diskriminatif dan pemahaman terhadap kebebasan.

Hidayat, “Model Dan Strategi Pembelajaran ABK Dalam Setting Pendidikan Inklusif”, bahwa untuk merealisasikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan perlu adanya strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang efektif melalui perubahan atau penyesuaian antara kemampuan belajar mereka dengan harapan atau target, alokasi waktu, penghargaan atau hadiah, tugas – tugas atau pekerjaan, dan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dari masing – masing kelompok yang beragam. Adapun dalam proses belajar peserta didik disesuaikan dengan keberagaman dari setiap kelompok.[13]

Ifdlali, "Pendidikan Inklusi; Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus”, artikel ini menjelaskan, bahwa untuk mengatasi semua permasalahan yang terdapat pada pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah regular yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Tahapan memodifikasi kurikulum diantaranya: alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar-mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Dengan memodifikasi kurikulum maka akan terwujudnya tatanan sosial yang inklusif, tanpa harus mengsegmentasikan pendidikan.[14]

Eny Prihtiani, dalam laporannya yang berjudul “penderita cacat berhak memperoleh pendidikan”  dalam laporannya dia menyampaikan bahwa pendidikan harus merata untuk semua kalangan dengan fasilitas dan tatanan yang sama. Indikasinya harus adanya kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat sebagai pendukungnya, baik dari segi sarana, prasarana, pendanaan dan perlakuan tidak diskriminasi. Pendidikan inklusif dapat penyempurnaan pendidikan bagi anak berkebutuhan.[15]

Ahmad Nawawi, “Pendidikan Inklusif Bagi Anak Low Vision”, menjelaskan tentang inovasi dan pembaharuan dalam kurikulum pendidikan inklusif diharapkan anak-anak low vision mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhannya, dengan kata lain tidak disamakan  dengan anak yang mengalami kebutaan global. Maka dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menginginkan adanya pelayanan dan pendampingan yang bersifat komperehensif, sistematis, terencana dan profesional bagi anak low vision baik dari program, peralatan, lingkungan fisik, dan dukungan dari masyarakat maupun orang tua.[16]

Di dalam jurnal yang ditulis oleh Dewi Novalia Fajriah, yang berjudul “Basis Teologis Pendidikan Multikultural”, tulisan ini menjelaskan, bahwa pendidikan iklusif itu harus senantiasa dijunjung tinggi di setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia, yang terwujudkan melalui tindakan kesetaraan harkat dan martabat. Hal ini  juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Hajj, 22: 5: tentang penciptaan manusia dan Q.S. At-Thin, 95: 4, yang menyatakan Allah tidak membeda – bedakan dalam penciptaan bentuk tubuh manusia, diciptakan dalam bentuk sebaik – baiknya dan melalui proses genetika yang sama dan dari unsur yang serupa. Adapun indikasi terwujudnya tindakan kesetaraan harkat dan martabat, yaitu: sarana dan prasarana, kurikulum, akses jalan dan lainnya harus sama – sama ada, baik diperuntukkan bagi disable maupun normal, jadi tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan yang dikarenakan berbeda latar belakang. Tentunya, harus ada upaya – upaya proporsional di setiap satuan pendidikan tersebut.[17]

Dari kelima literature di atas, dijelaskan bahwa kurikulum perlu adanya modifikasi, inovasi dan pembaharuan serta harus sesuai dengan tingkat kemampuan, karakteristik dan kecerdasan peserta didik. Pada literature di atas, menilai bahwa pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah regular yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Tidak ada penjelasan model-model kurikulum secara ekplisit yang kiranya sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus.

Dalam buku yang ditulis oleh Ro’fah dkk, yang berjudul “Inklusi Pada Pendidikan Tinggi Best Practices Pembelajaran Dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Disable Netra”, tulisan ini menjelaskan, bahwa pendidikan inklusif itu diwajibkan bagi semua peserta didik. Indikasi dalam membangun sebuah pembelajaran yang inklusif memerlukan adanya modifikasi dan adaptasi yaitu kurikulum, proses pembelajaran, pembiayaan, tenaga pendidik, sarana prasarana, penilaian dan lulusan. Semuanya itu tidak hanya bagi siswa disable saja, akan tetapi bagi semua partisipan belajar. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dapat meningkatkan partisipasi semua peserta didik dalam satuan pendidikan tanpa memandang perbedaan dan keberagaman peserta didik.[18]

Prince Alex, “Pendidikan Inklusif  Untuk Anak - Anak 'Special Needs” tulisan ini menjelaskan bahwa indikasinya dalam membangun sebuah pembelajaran yang inklusif memerlukan adanya sarana – prasarana, kurikulum, orang tua, serta tenaga pendidik. Semuanya itu tidak hanya bagi anak – anak berkebutuhan khusus saja akan tetapi bagi semua partisipan belajar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran pendidikan inklusif ini tidak mempersulit anak – anak berkebutuhan khusus dalam menyesuaikan diri dengan anak-anak normal.[19]

Zuly Qodir, “Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman” dalam buku ini menjalaskan, bahwa  dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif, belajar mengajar perlu menyesuaikan paradigma. Di dalam proses pendidikan tersebut perlu adanya pelayanan pendidikan diantaranya: Pertama, visi pendidikan harus mampu menumbuhkan lingkungan kondusif pada peserta didik. Kedua, misi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan harus mampu mendidik peserta didik untuk bisa hidup mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Ketiga, dalam menyampaikan pendidikan inklusif harus adanya perasaan kasih dan sayang serta tidak normative. Keempat, dengan berbagai keberagaman beragama, pendidikan inklusif mampu menghadirkan pendidikan yang beragam di berbagai sekolah agama yang memiliki ciri – ciri khusus agama. Kelima, siswa dididik untuk bisa memperbanyak kisah – kisah yang bersejarah sehingga dapat  menumbuhkan sikap dan cara pandang para orang – orang terdahulu dan bersedia dalam bekerja sama, menghargai serta apresiatif atas keberagaman yang berbeda. Keenam, siswa dibawa langsung untuk bisa berkomunikasi. Ketujuh, pendidikan agama harus bisa didekatkan dengan masyarakat secara langsung. Kedelapan, dalam pendidikan agama peserta didik dapat dibawa langsung menuju lokasi atau tempat – tempat beribadah dari berbagai agama. Pada intinya pendidikan inklusif yang diterapkan pada pendidikan agama, harus bisa menciptakan rasa persamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter dan tidak sebaliknya yang dapat menimbulkan adanya perselisihan.[20]

Frans, “Pendidikan Inklusi, Realitas atau Fatamorgana” dijelaskan di dalam pelaksanaan pendidikan inklusif diperlukan tenaga pengajar yang berdedikasi dan kreatif dalam mengatasi hambatan komunikasi dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Menanamkan kepada seluruh peserta didik untuk melihat teman-teman yang berkebutuhan khusus dengan wajar dan tidak dengan pandangan iba atau bahkan merendahkan. Sayangnya dengan kapasitas kelas yang besar akan sangat menyulitkan bagi tenaga pengajar untuk mengembangkan kelas inklusi. Dengan diperlukannya perhatian dan spesifikasi tenaga pengajar yang lebih tinggi dibanding sekolah biasa, bisakah terwujud sekolah inklusi dengan biaya terjangkau bagi semua anak? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Untuk bisa mewujudkannya, diperlukan tenaga dan dedikasi yang ekstra tinggi.[21]

Dari keempat literature yang disebutkan di atas dijelaskan, bahwa tenaga pendidikan merupakan salah satu penunjang terjadinya pendidikan inklusif secara efektif dan efesien. Oleh karena itu, diperlukanya tenaga pendidikan yang berdedikasi dan kreatif. Namun, dari literarature di atas tidak dijelaskanya criteria tenaga pendidikan secara eksplisit.

Berdasarkan review di atas, setidaknya secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga tema, yaitu pertama temanya tentang landasan dan prinsip, kedua tema tentang kurikulum atau sarana dan prasarana, ketiga tentang tenaga pendidik.

Terkait tema tentang landasan dan prinsip terjadi beberapa penekanan dalam setiap literaturenya sehingga nampak adanya perbedaan dalam setiap literature tersebut, yaitu: pertama, menitik beratkan posisi disable yang termasuk bagian dari civil socety. Kedua, menitik beratkan pada apresiasi bukan pada asimilasi. Dalam tema ini, setiap literature memiliki persamaan dalam hal memberikan penekanan pada landasan dan prinsipnya.

Dari literature di atas, tema tentang kurikulum atau sarana dan prasarana pun terjadi penekanan, yaitu: pertama, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kedua, merekonstruksi pendidikan dengan cara memodifikasi media yang ada, sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam tema ini, setiap literature memiliki persamaan dalam hal memberikan penekanan terhadap kurikulum atau sarana dan prasarana.

Demikian pula dengan tema tenaga pendidik terjadi beberapa penekanan dalam setiap literaturenya, yaitu: pertama, menekanan terhadap inovasi dan pembaharuan pelayanan dan pendampingan terhadap peserta didik disable. Kedua, penekanan pembelajaran yang inklusif terhadap anak yang kebutuhan khusus agar tidak sulit dalam menyesuaikan diri dengan anak yang normal. Dalam tema ini, setiap literature memiliki persamaan dalam hal memberikan penekanan terhadap tenaga pendidik.

IV.  METODOLOGI

1.     Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis peneltian studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di perpustakaan dengan cara pembacaan terhadap beberapa literature yang memiliki informasi serta relevansi terhadap topik penelitian.[22] Adapun literature  yang dijadikan informasi diantaranya dapat berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, hasil seminar dan lain sebagainya.

Di dalam Jenis penelitian studi pustaka memiliki tiga langkah yang sistematis dan wajib untuk dilaluinya, yaitu: meringkas, mereview dan mengkomparasikan antar review. Tahap pertama yaitu meringkas, dalam meringkas harus terlebih dahulu mencari main idea dari literature yang diringkas. Sedangkan caranya yaitu mengidentifikasi dari calimnya. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu mereview. Mereview merupakan penilaian secara kritis terhadap beberapa literature yang dipergunakan sebagai sumber data penelitian. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahapan komparasi antar review, sebelum mengkomparasi antar review harus terlebih dahulu mengklasifikasikan literature-literature.

Dipilihnya jenis penelitian studi pustaka dikarena topik penelitian ini merupakan studi pemikiran seorang tokoh, yaitu Paulo Freire. Maka dari itu yang sangat sesuai adalah menggunakan jenis penelitian studi pustaka bukan kuantitatif maupun kualitatif.[23]

2.     Variabel

a.      Variabel Penelitian

Variable penelitian (research variable) dapat dipahami sebagai sesuatu yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi (data) yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, hingga pada gilirannya akan ditarik kesimpulan oleh peniliti.[24]

b.     Definisi Variabel

Variabel dalam penelitian studi pustaka ini tidak saya batasi. Karena pendidikan inklusif menurut Paulo Freire memiliki keterkaitan dengan keadilan serta kebebasan yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemetaan keadilan dan kebebasan yang dijadikan sebagai aspek-aspek yang dikembangkan dalam pendidikan inklusif. Sehingga diharapkan nantinya, di dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara eksplisit mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi dan kontribusinya. Dengan demikian, maka di dalam penelitian ini akan dapat dilihat beragam variable yang terkait dengan pendidikan inklusif.

3.     Hipotesa

Kemudian kaitannya dengan pendidikan inklusif menurut Paulo Freire, penulis memiliki beberapa asumsi yang didasarkan atas pendapat dari beberapa tokoh, di antaranya: Dewi Novalia Fajriah,[25] Moh. Roqib[26] dan Zaenal Alimin.[27] Berikut ini adalah hipotesis alternatif penelitian ini:

Ha1:    Ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan inklusif dengan toleransi.

Ha2:    Ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan inklusif dengan wahana pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan fitrahnya.

Ha3:    Ada pengaruh yang signifikan dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif dengan terciptanya suatu  tatanan sosial egalitarian.

4.     Metode Pengumpulan Data

Mengingat ini merupakan penelitian dengan jenis studi pustaka, maka metode pengumpulan datanya melalui metode pembacaan terhadap literature yang berkaitan dengan topik penelititan ini. Literature tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, hasil seminar dan sejenisnya yang berbentuk tulisan. Dengan bahasa lain metode pengumpulan data demikian dapat juga disebut juga dengan metode dokumen.[28]

5.     Model Analisa Data

Adapun penelitian studi pustaka yang berjudul Pendidikan Inklusif Menurut Paulo Freire, ini menggunakan model analisa berperspektif keadilan distribusi.[29] Perspektif keadilan distribusi ini memiliki paling tidak empat asumsi, yaitu: pertama, egaliterianisme yang menyatakan bahwa egaliter merupakan dasar atau prinsip utama. Artinya, kita baru membagi dengan adil (sama rata) bila semua orang yang mendapat bagian yang sama (equal). Kedua, sosialistis yang mana memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warga terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Secara konkret, sosialisme memikirkan masalah – masalah perkerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi. Ketiga, liberalisme yang justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan karena dianggap tidak adil. Hal ini dinyatakan pula bahwa ketidakadilan itu dikarenakan manusia adalah makhluk bebas, kita harus membagi menurut usaha – usaha bebas dari individu – individu bersangkutan. Artinya, liberalisme menolak sikap Free Rider yang tidak etis seperti halnya benalu yang menumpang hidup pada usaha lain tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. Keempat, teori Jonh Rawls mengatakan bahwa nilai – nilai sosial terdiri dari nilai – nilai sosial primer dan skunder. Adapun primer yaitu: kebebasan – kebebasan dasar seperti kebebasan mengemukakan pendapat, Kebebasan hati nurani dan kebebasan berkumpul, integritas pribadi, dan kebebasan politik dan kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi. Sedangkan nilai – nilai skunder yaitu: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan – kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokan dengan kebebasan – kebebasan yang sejenis untuk semua orang dan ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan terutama orang – orang yang minimal beruntung dan serentak juga melekat pada jabatan – jabatan dan posisi – posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.

V.    RENCANA BAB

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran terkait penelitian ini maka kiranya perlu untuk menyusun rencana bab. Rencana bab tersebut terdiri empat bagian bab yang berbeda, yaitu: BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV. Berikut adalah penjelasan dari setiap babnya:

Dalam BAB I penelitian ini dijelaskan tentang dasar permasalahan dari judul penelitian ini sehingga memiliki tujuan untuk dilakukannya penelitian, yakni yang terdapat dalam subbab latar belakang masalah. Lalu diberikan juga batasan masalah penelitian dari judul penilitian ini yang ada pada subbab rumusan masalah. Kemudian penulis melakukan komparasi review dengan mendialogkan beberapa literture yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini dan pada akhirnya akan detemukan letak signifikasi perbedaan penelitian ini dengan beberapa literature sebelumnya yang nota benenya membahas topik yang sama, sehingga penulis memiliki legitimasi untuk melanjutkan penelitian ini. Hal tersebut terdapat dalam subbab telah pustaka (literature reviews). Selanjutnya dalam BAB I tepatnya pada subbab metodologi telah diuraikan tentang penelitian ini dari sisi metodologinya yang meliputi jenis penelitian, variable (reseach variable dan definisi variable), hipotesa, metode pengumpulan data serta model analisa datanya. Adapun yang terakhir ditutup dengan rencana bab beserta lampiran tentang instrumen penelitian (rumusan pertanyaan penelitian).

Sedangkan pada BAB II akan disajikan tentang hasil olah data dari penelitian ini, baik itu data dari seorang tokoh yang dijadikan studi pemikiran (data primer) maupun data dari tokoh lain atau penulis lain (data sekunder) yang memiliki keterkaitan dalam pembahasan penelitian ini. Data yang akan diolah tersebut adalah data tentang pendidikan inklusif menurut Paulo Freire.

Pada bagian BAB III akan menguraikan tentang hasil analisa dari penelitian ini berdasarkan atas beberapa data yang telah diperoleh dan telah diolah oleh penulis. Analisa data terebut menggunakan model analisa data berperpekstif keadilan distribusi.

Pada bagian terakhir yaitu pada BAB IV akan sampaikan tentang kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan hasil olah data dan hasil analisa datanya, sehingga akan diperoleh tentang substansi dari kegiatan penelitian ini. Hingga pada gilirannya penulis akan memberikan saran tentang substansi dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan pendidikan inklusif menurut Paulo Freire.

RUMUSAN PERTANYAAN STUDI PUSTAKA

1.     Apa pengertian pendidikan inkusif?

2.     Seperti apa bentuk konsep proses pendidikan yang terkait dengan pendidikan inklusif?

3.     Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan inklusi?

4.     Apa hakikat egaliter dalam pendidikan inklusif?

5.     Apa nilai egaliter yang terkandung dalam pendidikan inklusif?

6.     Apakah dengan diterapkannya pendidikan inklusif dapat mencapai tujuan kehidupan yang egaliter?

7.     Seperti apa sikap egaliter yang diterapkan dalam pendidikan inklusif?

8.     Dapatkah pendidikan inklusif diterapkan pada setiap lembaga pendidikan?

9.     Apa hakikat toleransi yang terkandung di dalam pendidikan inklusif?

10.  Apa nilai toleransi dalam pendidikan inklusif?

11.  Seperti apa indikator keberhasilan dari sikap toleransi di dalam pendidikan inklusif?

12.  Bagaimana mengaplikasikan sikap toleransi  dalam lembaga pendidikan?

13.  Seperti apa sikap toleran yang diterapkan dalam pendidikan inklusif di lembaga pendidikan?

14.  Bagaimana peran pendidikan agama dalam menerapkan sikap toleransi?

15.  Apakah dengan diterapkannya pendidikan inklusif dapat mencapai tujuan sikap toleransi?

16.  Apa indikator keberhasilan sikap toleransi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disuatu lembaga pendidikan?

17.  Seperti apa kebebasan dalam pendidikan inklusif dalam pendidikan inklusif?

18.  Bagaimana cara mendapatkan kebebasan dalam pendidikan inklusif?

19.  Jenis materi apa saja yang terdapat meningkatkan sikap saling menghargai keberagaman dalam pendidikan inklusif?

20.  Apa nilai-nilai humanisasi menurut dalam pendidikan inklusif?

PENDIDIKAN INKLUSIF MENURUT PAULO FREIRE

Penelitian studi pustaka yang berjudul Pendidikan Inklusif Menurut Paulo Freire, ini menggunakan model analisa berperspektif keadilan distribusi.[1] Perspektif keadilan distribusi ini memiliki paling tidak empat asumsi, yaitu: pertama, egaliterianisme yang menyatakan bahwa egaliter merupakan dasar atau prinsip utama. Artinya, kita baru membagi dengan adil (sama rata) bila semua orang yang mendapat bagian yang sama (equal). Kedua, sosialistis yang mana memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warga terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Secara konkret, sosialisme memikirkan masalah – masalah perkerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi. Ketiga, liberalisme yang justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan karena dianggap tidak adil. Hal ini dinyatakan pula bahwa ketidakadilan itu dikarenakan manusia adalah makhluk bebas, kita harus membagi menurut usaha – usaha bebas dari individu – individu bersangkutan. Artinya, liberalisme menolak sikap Free Rider yang tidak etis seperti halnya benalu yang menumpang hidup pada usaha lain tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. Keempat, teori Jonh Rawls mengatakan bahwa nilai – nilai sosial terdiri dari nilai – nilai sosial primer dan skunder. Adapun primer yaitu: kebebasan – kebebasan dasar seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berkumpul, integritas pribadi, dan kebebasan politik dan kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi. Sedangkan nilai – nilai skunder yaitu: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan – kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokan dengan kebebasan – kebebasan yang sejenis untuk semua orang dan ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan terutama orang – orang yang minimal beruntung dan serentak juga melekat pada jabatan – jabatan dan posisi – posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.

A.    Egaliter

1.     Hakikat egaliter di dalam pendidikan

Hakikat egaliter yang dimaksud dalam pendidikan inklusif merupakan sikap sadar akan diri manusia sebagai manusia yang fitrah. Adapun fitrah yang terdapat pada diri manusia yaitu sebagai manusia yang utuh serta mengetahui keutuhannya. Keutuhan pada diri manusia adalah kebebasan, keadilan, dan persamaan atas hak – hak dalam mengakses pendidikan. Egaliter yang dimaksud dalam pendidikan inklusif yaitu persamaan hak di dalam mengakses pendidikan. Agar terciptanya suatu tatanan yang egaliter pada pendidikan inklusif dengan cara memandang bahwa orang yang berkebutuhan khusus atau disable tidaklah hanya dipandang dari bentuk fisik yang berbeda dengan orang yang normal, melainkan pada dasarnya dilihat dari segi persamaan dan keadilan. Selain itu, bagi orang – orang yang disable juga tidak dipandang sebagai ‘pihak luar’, ‘marginal’ yang akan menimbulkan tindakan diskriminasi. Sebaiknya mereka dipandang sebagai ‘orang dalam’ yang hidup di dalam struktur sosial yang sama dan mengarahkannya menjadi orang yang sanggup membebaskan dirinya sendiri dan merupakan pembedaan keberadaan manusia dengan keberadaan binatang. Hal itu dikuatkan dengan pernyataannya “jika tujuan hidup binatang untuk beradaptasi dengan alam, maka tujuan hidup manusia adalah memanusiakan (humanizing) dunia melalui proses transformasi.”[2]

Review

Manusia yang utuh adalah manusia yang mempunyai kebebasan, keadilan, dan persamaan atas hak – haknya, atas dasar itulah mansuia sebagai manusia yang sadar akan potensi. Hak akan persamaan harkat dan martabat merupakan fitrah manusia untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Terkait beberapa claim yang telah dikemukan oleh Pailo Freire di muka sangat ditunjang oleh data yang cukup atau dapat dikatakan valid. Sehingga pada gilirannya, data tersebut mampu mendukung claim yang dikemukakan oleh Paulo freire dalam bukunya. Adapun untuk pengumpulan data tersebut ia menggunakan metode pembacaan terhadap beberapa literature yang ada, pengalaman pribadi ketika masa perjalanan hidupnya dan pendapatnya sendiri. Sehingga pada endingnya, kesimpulan yang ditarik pun memiliki relevansi dengan claim dan data yang valid.

2.     Nilai - nilai egaliter dalam pendidikan

Nilai egaliter yang terkandung di dalam pendidikan inklusif di antaranya: Pertama, setiap manusia mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Kedua, dalam pendidikan tidak ada peserta didik yang tereksklusi dan terdiskriminasi dengan alasan apapun. Ketiga, setiap orang pada dasarnya dapat belajar dan mendapatkan manfaat dari belajar tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai saraf otak yang sama. Keempat, pihak satuan pendidikan harus menyesuaikan peserta didik. Kelima, menampung aspirasi dari peserta didik. Keenam, perbedaan merupakan sumber kekayaan dan keragaman. Ketujuh, pendidikan inklusif bukan asimilasi melainkan apresiasi.[3]

3.     Penerapan pendidikan inklusif untuk mencapai tujuan kehidupan yang egaliter

Dalam kaitannya dengan diterapkannya pendidikan inklusif merupakan suatu tujuan yang dapat membangun kehidupan yang egaliter. Salah satu cara menghilangkan diskriminasi terhadap disable adalah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya merupakan model di mana penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik disble harus dipadukan bersama anak normal dan ditempatkan di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkutan. Melalui pendidikan inklusif diharapkan peserta didik disable akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak yang dianggap normal.[4]

4.     Pendidikan inklusif diterapkan pada setiap lembaga pendidikan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Hal itu juga dikuatkan dengan adanya Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990 mencoba untuk menjawab beberapa tantangan ini. Deklarasi Jomtien tersebut melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam Pasal III tentang “Universalisasi Akses dan Mempromosikan Kesetaraan”. Walaupun istilah ‘inklusif’ tidak digunakan di Jomtien, terdapat beberapa pernyataan yang mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang – orang dari kelompok marginal mendapatkan akses kependidikan dalam sistem pendidikan umum. Jomtien menyatakan kembali bahwa pendidikan merupakan hak mendasar bagi semua orang. Jomtien mengakui bahwa kelompok-kelompok tertentu terasingkan dan menyatakan bahwa “sebuah komitmen aktif harus dibuat untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan .... kelompok - kelompok tidak boleh terancam diskriminasi dalam mengakses kesempatan belajar...”. (Pasal III, ayat 4). Jomtien menyatakan bahwa “langkah-langkah yang diperlukan perlu diambil untuk memberikan akses ke pendidikan yang sama kepada setiap kategori penyandang cacat sebagai bagian yang integral dari sistem pendidikan”. (Pasal II ayat 5).[5]

Review

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi semua orang sehingga mampu mengakses pendidikan umum. Dengan adanya itu maka pendidikan harus mampu mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang – orang dari kelompok marginal mendapatkan akses kependidikan. Penulis untuk menunjang claimnya menggunakan instrumen – instrumen internasional yang relevan dengan pendidikan inklusif, diantarnya: 1948: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1989: Konvensi PBB tentang Hak Anak, 1990: Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien, 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat, 1994: Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus, 1999: Tinjauan 5 tahun Salamanca, 2000: Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia, Dakar, 2000: Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada Penurunan Angka Kemiskinan dan Pembangunan, dan 2001: Flagship PUS tentang Pendidikan dan Kecacatan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pembacaan dari instrument-instrumen internasional yang relevan dengan pendidikan inklusif. Sedangkan claim yang digunakan oleh penulis di atas telah ditunjang oleh data-data yang cukup dan valid. Kesimpulan yang ditarik oleh penulis sangatlah relevan.

COMPARING, CONTRASTING DAN EVALUATING

1.     Comparing

Dalam keempat tulisan buku maupun jurnal; di atas nampak terjadi beberapa kesamaan yang begitu nyata terkait dengan egaliter. Persamaan dari keempat tersebut adalah secara garis besar yaitu memposisikan manusia sebagai manusia yang utuh, persamaan atas hak – hak, dan keadailan. Adapun persamaan yang dapat didapatkan salah satunya dalam mengakses pendidikan dikarenakan pada dasarnya manusia memiliki saraf otak yang sama, yang membedakan hanyalah bagaimana menggunakannya. Pendidikan itu sendiri merupakan sebuah komitmen aktif harus dibuat untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan, kelompok – kelompok tidak boleh terancam diskriminasi dalam mengakses kesempatan belajar. Selain itu, peserta didik disable harus dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan umum, pendidikan yang identik dengan pendidikan orang – orang normal.

2.     Contrasting

Tulisan di atas masing – masing memiliki titik tekan yang berbeda sehingga terjadinya perbedaan  pandangan egaliter dalam pendidikan. Adapun perbedaan di antara keempat tulisan di atas, yaitu: pertama, di dalam bukunya Paulo Freire mengemukakan bahwa egaliter merupakan fitrah manusia yang utuh. Adapun indikasi egaliter tersebut manusia yang mempunyai kebebasan, keadilan, dan persamaan atas hak – hak. Kedua, di dalam bukunya M. Agus Nuryatno menekankan pada prinsip dan nilai – nilai yang terkandung dalam egaliter. Adapun nilai – nilai yang terkandung dan menunjukkan perbedaan di antaranya: kemampuan manusia yang sama karena manusia memiliki saraf otak yang sama, pihak satuan pendidikan harus mampu meyesuaikan peserta didik, menampung aspirasi peserta didik, perbedaan merupakan kekayaan, dan aspirasi atas perbedaan.

Ketiga, di dalam jurnalnya Dewi Novalia Fajriah, menekankan bahwa tujuan dari pendidikan inklusif menciptakan sikap egaliter di dalam peserta didik disable dapat belajar di lembaga pendidikan manapun yang mana harus dipadukan bersama anak normal dengan menggunakan kurikulum yang sama pula. Keempat, di dalam bukunya Sue Stubbs, mengemukakan bahwa pendidikan seharusnya dapat mengakomodasi semua peserta didik, baik normal maupun disable supaya menghilangkan kesenjangan dalam pendidikan dan tidak adanya diskriminasi dalam memperoleh pelajaran.

3.     Evaluating

Berdasarkan penjelasan di atas penulis lebih sepakat dengan pernyataan Paulo Freire yang menyatakan bahwa manusia harus dapat menyadari akan fitrah manusia itu sendiri. Adapun fitrah manusia yaitu manusia yang utuh; kebebasan, keadilan, dan persamaan atas hak – hak, yang mana salah satunya persamaan dalam mengakses pendidikan. Adapun perbedaan pada fisik bukan menjadikan permasalahan untuk tetap mendapatkan persamaan atas hak – hak dan keadilan. Dengan kata lain tidak memandang dari bentuk fisik. Bagi peserta didik disable harus dijadikan peran penting dalam masyarakat sosial bukan malah sebaliknya untuk diasingkan atau dijauhi atau di posisikan di second – line.

B.    Toleransi

1.     Hakikat toleransi di dalam pendidikan inklusif

Hakikat toleransi yang terkandung di dalam pendidikan inklusif yaitu sikap saling menghargai serta mengapresiasi atas hasil kerja diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa sikap toleransi diawali dari bagaimana cara menghargai diri sendiri karena apresiasi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan dan sikap percaya diri. Adapun, sikap toleransi terhadap orang lain yaitu tidak mengklaim bahwa dirinya yang paling mengetahui atau mengklaim orang lain sebagai yang paling bodoh.[6]

Review

Sikap tolerani bisa tertanam karena diawali dengan bagaimana cara menghargai diri sendiri dan kemudian sikap toleransi terhadap orang lain yaitu tidak mengklaim orang lain sebagai orang yang paling bodoh. Terkait beberapa claim yang telah dikemukan oleh Pailo Freire di muka sangat ditunjang oleh data yang cukup atau dapat dikatakan valid. Sehingga pada gilirannya, data tersebut mampu mendukung claim yang dikemukakan oleh Paulo freire dalam bukunya. Adapun untuk mengumpukan data tersebut ia menggunakan metode pembacaan terhadap beberapa literature yang ada, pengalaman pribadi ketika masa perjalanan hidupnya dan pendapatnya sendiri. Sehingga pada endingnya, kesimpulan yang ditarik pun memiliki relevansi dengan claim dan data yang valid. Kesimpulannya, sikap toleransi terhadap sesama berlandaskan dari mampu menghargai diri sendiri dan sadar akan potensi diri sendiri atau manusia yang utuh.

2.     Nilai - nilai toleransi di dalam pendidikan inklusif

Nilai toleransi dalam pendidikan inklusif yaitu sikap saling menghargai dan memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bebas mengekspresikan diri dan kehidupannya, karena seharusnya di dalam pendidikan inklusif dapat memposisikan kesamaan antar peserta didik dan guru yaitu sebagai subyek.[7]

Review

Salah satu nilai tolerandi di dalam proses pendidikan adalah bagaimana seorang guru memposisikan seorang peserta didik bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subyek. Terkait beberapa claim yang telah dikemukan oleh Pailo Freire di muka sangat ditunjang oleh data yang cukup atau dapat dikatakan valid. Sehingga pada gilirannya, data tersebut mampu mendukung claim yang dikemukakan oleh Paulo freire dalam bukunya. Adapun untuk mengumpukan data tersebut ia menggunakan metode pembacaan terhadap beberapa literature yang ada, pengalaman pribadi ketika masa perjalanan hidupnya dan pendapatnya sendiri. Sehingga pada endingnya, kesimpulan yang ditarik pun memiliki relevansi dengan claim dan data yang valid. Kesimpulannya, peserta didik diposisikan sebagai subjek bukan malah sebaliknya hanya menjadi objek.

3.     Indikator keberhasilan dalam penerapan sikap toleransi

Keberhasilan sikap toleransi di dalam pendidikan inklusif berkaitan dengan komitmen terhadap keadilan, yaitu bagaimana peserta didik yang selama ini tereksklusi bisa diakomodasi untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara efektif dalam sekolah tanpa ada yang terluka dan terdiskriminasi serta dapat dipenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka dalam pendidikan inklusif. Selain itu, bagaimana membuat mereka menjadi bagian dari masyarakat  sosial, bukan justeru dijauhkan dari masyarakat.[8]

4.     Peran pendidikan agama dalam menerapkan sikap toleransi

Hal yang dapat dilakukan pendidikan agama dalam menerapkan sikap toleransi adalah melakukan riorientasi pemahaman keagamaan; dari pola pemahaman keagamaan yang eksklusif menuju pendekatan teologis-normatif, dialogis dan konvergensi, yang secara konseptual dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Titik beratnya adalah dengan melakukan rekonstruksi teologi. Dalam konteks kehidupan yang sarat dengan pluralitas – multikultural, dibutuhkan pendekatan yang kompatibel dalam memahami agama. Adapun salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pendekatan teologis – dialogis. Sikap toleran akan dapat diterapkan dengan cara memberikan pemahaman keberagaman yang humanis dan inklusif secara koprehensif. Selanjutnya, sikap pluralis harus dijadikan sebuah realita, dikarenakan membangun kesadaran terhadap pluralitas (pluralisme) merupakan dimensi yang sangat penting. Kesadaran seperti inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam bersikap, berinteraksi dan membangun relasi sosial secara luas. Pluralisme sendiri bukanlah memandang secara sama terhadap semua keragaman. Pluralisme juga bukan sekedar pemahaman bahwa masyarakat itu majemuk, beraneka ragam, serta terdiri dari berbagai suku dan agama. Lebih dari itu semua, pluralisme harus dipahami sebagai patokan sejati kebhinekaan dalam ikatan – ikatan keadaban. Pendidikan inklusif dapat menumbuhkan sikap toleransi. Adapun toleransi itu sendiri merupakan pengakuan adanya pluralisme atau keberadaan, keberagaman etnik atau kelompok – kelompok kultur dalam suatu masyarakat atau negara, serta  keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Dalam implementasinya, toleransi merupakan landasan dari pluralisme. Toleransi sendiri merupakan sikap untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan prilaku yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam suatu lembaga pendidikan harus mampu menciptakan sikap saling menghargai satu sama lain. Adapun keberhasilan suatu sikap toleran bisa diidentifikasi, di antaranya terciptanya suasana rukun dan penuh toleransi dalam kehidupan yang penuh keberagaman. Pendidikan inklusif juga harus mampu meningkatkan nilai – nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan hormat, empati, simpati, menolong kaum lemah, kasih sayang, saling mencintai. Demikian juga harus mengutuk perbuatan jahat, kebodohan, kemalasan maupun tindakan yang tidak berprikemanusiaan. [9]

COMPARING, CONTRASTING DAN EVALUATING

1.     Comparing

Dalam kelima jawaban; di atas nampak ada beberapa kesamaan terkait dengan toleransi dalam pendidikan inklusif. Persamaan dari kelima tersebut adalah secara garis besar yaitu sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai dan mengakui adanya perbedaan dan kemajemukan antara sesama manusia yang pada gilirannya akan terjalinnya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik.

2.     Contrasting

Dari jawaban masing – masing di atas memiliki titik tekan yang berbeda sehingga terjadinya perbedaan pandangan toleransi dalam pendidikan inklusif. Adapun perbedaan di antara keempat tulisan di atas, yaitu: pertama, di dalam bukunya Paulo Freire mengemukakan bahwa sikap toleransi diawali dari bagaimana caranya menghargai diri sendiri dan pada gilirannya mengahargai orang lain dengan cara tidak mengklaim orang lain lebih buruk atau bodoh dari kita, dengan kata lain jangan menganggap orang lain tidak benar atau sesat. Kedua, M. Agus Nuryatno menekankan pada keberhasilan atas sikap toleransi. Adapun keberhasilan itu diidentifikasi, di antaranya:  terakomodasinya semua peserta didik dalam pendidikan tanpa adanya yang terdiskriminasi dan terluka, dapat dipenuhinya kebutuhan – kebutuhan mereka dan peranan penting dalam masyarakat sosial.

Ketiga, di dalam jurnalnya Dewi Novalia Fajriah, mengemukakan bahwa kurikulum yang digunakan untuk seorang peserta didik disable harus sesuai dengan peserta didik normal pada umumnya, namun untuk peserta didik yang disable harus dimodifikasi untuk menyesuaikan peserta didik. Keempat, di dalam bukunya Ngainun Naim dan achmad Sauqi, mengemukakan bahwa untuk menerapkan toleransi perlu adanya pemahaman agama yang tadinya bersifat eksklusif menuju teologis – normatif dialogis dan konvergensi. Adapun untuk pemahaman itu sendiri diperlukannya pemahaman yang humanis dan inklusif koprehensif. Keberhasilan suatu sikap toleran bisa diidentifikasi, di antaranya terciptanya suasana rukun dan penuh toleransi dalam kehidupan yang penuh keberagaman. Pendidikan inklusif juga harus mampu meningkatkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan hormat, empati, simpati, menolong kaum lemah, kasih sayang, saling mencintai. Demikian juga harus mengutuk perbuatan jahat, kebodohan, kemalasan maupun tindakan yang tidak berprikemanusiaan.

3.     Evaluating

Dari beberapa literatur di atas tentang toleransi, penulis lebih cenderung dengan pendapatnya Ngainum Naim dan Achmad Sauqi. Sebab menurut mereka toleransi merupakan sikap yang menghormati keberagamaan, seperti kehidupan saat ini yang penuh dengan sarat pluaralis dan multikultural. Adapun pendekatan yang diambil haruslah kompatibel dan komprehensif dalam memahami agama kemudian penyampiannya melalui pendekatan teologis-dialogis dan dibangun landasan kesadaran bersikap, berintraksi dan relasi sosial secara luas. Dalam pendidikan inklusif tolerasi memberikan pengakuan akan adanya keberagaman etnik, kultural, keyakinan, dan suatu badan atau lembaga. Kemudian tolak ukur keberhasilannya ialah terciptanya suasana yang rukun serta peningkatan akan nilai-nilai moral dan menolak perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi.

C.    Humanisasi

1.     Pendidikan humanis dalam lembaga pendidikan

Adapun pendidikan yang humanis itu, yaitu pendidikan yang orientasinya selalu relevan dengan kontuinitas perubahan. Dalam kondisis riilnya, terdapat transformasi ke nilai budaya. Artinya pendidikan harus senantiasa toleran dan tunduk pada perubahan normatife dan kultural yang terjadi. Jadi pendidikan merupakan sebuah lembaga sosial yang berfungsi sebagai pembentuk insan yang berbudaya dan melakukan proses pembudayaan nilai – nilai.[10] Kemudian mengembangkan potensi dasar insaniah, mengembangkan budaya masyarakat sehingga manusia mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.[11]

Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni ciptaan Tuhan dengan fitrah – fitrah tertentu, untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal. Jadi pendidikan humanistik bermaksud membentuk manusia yang memiliki komitmen humaniter sejati. Yakni manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai manusia individual. Kemudian pendidikan yang mampu memperkenalkan apresiasinya yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan bebas serta dalam batas – batas eksistensinya yang hakiki dan juga sebagai khalifatullah.[12]

2.     Tujuan humanisasi dalam pendidikan inklusif

Terkait dengan tujuan humanisme dalam pendidikan inklusif adalah tidak memandang seseorang dengan hanya melihat warna kulitnya semata, antara kulit hitam dan kulit putih. Dan tidak melihat seseorang dari struktur sosialnya saja, bersikap netral dengan memberikan nilai – nilai kemanusiaan dan pengalaman hidup.[13] Menghormati harkat martabat manusia, berkeadilan, bebas untuk berfikir kritis, tidak ada sikap saling menindas, tertindas, pemerasan, dan pemerkosaan melalui kekuasaannya. Saling mengulurkan tangan antara sesama, menegakkan kemurahan hati, dan menata kembali kemanusiaan.[14]

Humanisasi dalam pendidikan inklusif yaitu menjalin hubungan dialogis dengan pihak lain, saling menghargai dan memberikan kebebasan yang luas untuk berpikir ktitis. Disebutkan juga proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, tranformasi dunia yang adil dan tidak menindas. Juga mensadarkan agar menciptakan ilmu pengetahuan baru untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan aksi – aksi budaya yang membebaskan bukanlah proses tranformasi yang ‘mengasingkan’ ilmu pengetahuan, namun proses yang otentik untuk mencari ilmu pengetahuan guna memenuhi hasrat keinginan guru dan peserta didik dengan kesadaran untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru.[15] Kemudian perlu adanya proses pendidikan yang dinamis antara murid dan guru, dengan cara seorang guru memberi arahan melalui aspek-aspek kebudayaan yang mereka miliki.[16]

Pendidikan inklusif yang humanis yaitu adanya sikap keakraban antara murid dan guru, serta hubungan intim yang tidak dingin dan kaku yang tidak akan menimbulkan jarak antara guru dan murid, artinya seorang guru dapat belajar dari murid dan murid juga belajar dari guru.[17] Adanya humanisasi juga untuk emansipasi kaum tertindas, mengatasi keterasingan, membuat saling menghormati dan menata kembali kemanusiaan untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang.[18]

Review

Penulis mengungkapkan tujuan humanisasi, untuk mensetaratakan antara umat manusia. Seperti perbedaan warna kulit, kasta antara mampu dan tidak mampu, dan normal dan disble. Kemudian adanya tranformasi dunia dengan aksi-aksi budaya tanpa mengasingkan ilmu pengetahuan, tapi mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun claim atau pendapat Paulo Freire, datanya valid. Dikarenakan, pengumpulan datanya dengan cara melihat realitas yang ada disekitar lingkungannya dan pengalaman kehidupan beliau. Sehingga dapat disimpulkan claim Paulo Freire ini, terjamin kevalidannya.

COMPARING, CONTRASTING DAN EVALUATING

1.     Comparing

Persamaan antara dua penulis di atas, pertama sepakat bahwasannya pendidikan yang humanistik itu ialah adanya memanusiakan manusia karena manusia makhluk yang dapat berfikir dan antara manusia satu dengan yang lain mempunyai persamaan. Kedua manusia adalah makhluk yang bebas, dalam arti tidak ada pengekangan khususnya dalam berfikir, akan tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan norma dan kultural yang ada. Ketiga adanya tranformasi dunia atau nilai budaya, maksudnya walaupun kita semakin maju dan zaman terus berkembang. Maka perlu adanya ketundukan dan kepatuhan akan nilai-nilai budaya pada setiap masing-masing. Keempat, menghormati harkat dan martabat manusia lainnya tanpa membeda – bedakan status sosialnya. Dan yang terakhir persamaanya ialah perlunya sikap percaya diri bahwasannya manusia adalah makhluk yang mulia, mempunyai hati dan fikiran dan mampu merubah dirinya, kearah yang lebih baik.

2.     Contrasting

Dalam hal ini kedua penulis juga memiliki pandang masing – masing terhadap pendidikan yang humanis tapi secara garis besarnya hampir semuanya sama. Maka yang pertama, Menurut Baharuddin dan Moh Makin menyebutkan pendidikan yang humanis itu yang manusia disiapkan sebagai khalifah atau pemimpin, yang mengatur dan mengelola dunia ini agar tetap terjaga. Kemudian manusia diharuskan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal dan bertanggung jawab secara individu maupun kelompok terhadap apa yang dilakukannya.

Adapun yang kedua, terkait dengan pendapat Paulo Freire tentang pendidikan yang humanis ialah perlu ditiadakannya orang yang tertindas maupun yang menindas, berupa pemerkosaan kekuasaan. Adanya proses yang dinamis antara  peserta didik dan guru dalam pendidikan, tanpa ada sikap dingin dan kaku dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian diperlukan emansipasi kaum tertindas dalam mengatasi keterasingan.

3.     Evaluating

Berkaitan dengan pendapat dari beberapa literature di atas maka, penulis lebih cenderung kepada pendapatnya Paulo Freire, yang menyatakan bahwa pendidikan humanis ialah pendidikan yang memanusiakan manusia tanpa memandang status sosial maupun warna kulit antara hitam maupun putih dan adanya pengembangan ilmu pengetahuan disertai tunduk dan patuh akan nilai – nilai budaya yang ada. Kemudian sepakat akan adanya sikap menghormati harkat dan martabat manusia. Adanya hubungan intim dan dinamis antara guru dan peserta didik sehingga tercipta suasan yang tidak kaku dan tidak dingin serta menuangkan perasaan cinta dan kasih sayang antara sesama.

D.    Kebebasan

1.     Kebebasan dalam pendidikan inklusif

Kebebasan dalam pendidikan inklusif, ialah bebas tanpa ada pengekangan untuk berfikir atau mengungkapkan pendapat, adil tanpa membeda – bedakan dan tanpa ada rasa takut. Kemudian bebas dalam arti memberikan kemurahan hati, cinta dan kasih sayang. Bercita – cita menjadi manusia yang sejati dan sikap tanggung jawab. Bebas juga membuat jalinan kesetiakawanan yang otentik, merasa lebih aman dalam berkompromi dan membuat kretifitas dan kebebasan memilih solidaritas antarmanusia. Serta berperan dalam mengembangkan pendidikan, adanya hubungan dialektis dan kesadaran untuk bangkit dan berjuang.[19]

Review

Kebebasan dalam pendidikan inklusif merupakan bebas untuk berbicara dan berfikir, tanpa ada larangan-larangan yang mengikat. Adanya keadilan yang tidak membeda – bedakan, bebas memberikan cinta dan kasih sayang tanpa ada ada penghalang yang mendiskrifkannya. Kemudian berperan serta dalam pendidikan. Adapun dalam pendapatnya, Paulo Freire ditunjang dengan data yang cukup dan  valid. Serta dalam pengelolahan data, beliau mengambil beberapa literature kemudian dari hasil pengalamannya sendiri, dan kesimpulan yang diambilnya relevan dan claimnya valid. Sehingga pada endingnya, kesimpulan yang ditarik pun memiliki relevansi dengan claim dan data yang valid.

2.     Upaya untuk mendapatkan kebebasan dalam pendidikan inklusif

Kemudian cara untuk mendapatkan kebebasan dalam pendidikan inklusif yaitu lewat penaklukan atas penindasan, bukan sebagi hadiah; kebebasan harus direbut bukan diterima sebagai anugrah; kebebasan harus terus- menerus dikejar secara bertanggung jawab. Kebebasan bukanlah suatu cita – cita yang letaknya diluar manusia bukan pula sepotong gagasan yang kemudian menjadi mitos. Namun itu saja tidak cukup tanpa menyadari dan memandang bahwa penindasan bukanlah fitrah sejarah meskipun fakta sejarah dan seakan – akan tanpa adanya pintu keluar. Seharusnya penindasan dipandang sebagai sebuah situasi pembatas yang dapat diubah. Persepsi semacam itu perlu, tapi bukan syarat yang memadai untuk pembebasan; persepsi itu harus dijadikan daya penggerak atau motivasi bagi aksi pembebasan. [20]

Review

Mendapatkan kebebasan dalam pendidikan inklusif, harus dilewati dengan usaha dan tidak mungkin diberikan begitu saja. Kebebasan juga didapatkan dengan kerja keras dan terus – menerus selalu dikejar tanpa putusasa. Dalam claimnya Paulo Freire didukung data yang valid, kemudian proses pengumpulan datanya dengan cara pembacaan beberapa literature dan pendapat beberapa tokoh, seperti Karl Marx. Serta berasal dari pengalamannya sendiri dan kesimpulan yang diambil valid. Sehingga pada endingnya, kesimpulan yang ditarik pun memiliki relevansi dengan claim dan data yang valid.

3.     Upaya guru dalam memberikan kebebasan pada peserta didik disable dalam pendidikan inklusif

Menurut Rosseau peran guru untuk mendapatkan kebebasan dalam pendidikan inklusif yaitu dengan memberikan kesempatan penuh kepada anak untuk mengembangkan kreatifitas dalam pendidikan, melalui pemahamannya masing – masing, memberikan semangat, minat, serta hasrat kepada anak yang harus dipupuk dan bukan ditindas atau dibelokkan, maka motif – motif individullah yang akan  menentukan bidang studi apa yang akan dia pelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Karena motif – motif ini adalah sekutu utama sang guru agar bisa efektif mengajak anak belajar, sekolah harus mengikuti alur motif-motif ini. Memberikan kebebasan kepada individu disekolahnya yaitu murid bebas datang dan pergi sesuka hati, para guru bebas mengajarkan apapun, bagaimanapun dan seberapa lamapun. Tatanan alamiahnya ditandai suara berisik anak-anak. Peran utama guru adalah sebagai pendengar, ia mendengarkan lalu memodifikasi apa yang didengarnya. Tidak ada pikiran untuk mengevaluasi bahan ajaran, tidak ada silabus yang harus diselesaikan serta tidak ada batasan belajar yang harus ditaati. [21]

Review

Peran guru untuk mendapatkan kebebasan dalam pendidikan inklusif berupa memberikan kesempatan peseta didik untuk terus mengembangkan pikiran mereka secara kreatif, maksimal dan optimal tanpa ada batasan – batasan yang mengikat, guru bebas mengajar apapun dan berapa lamapun sedangkan murid bebas datang dan pergi sesuka hatinya. Serta memberikan inspirasi, inovasi dan memberikan semangat dan minat kepada peserta didik. Dalam pendapatnya Reginald D. Archambault ditunjang data yang cukup dan valid, sedangkan pengumpulan datanya dengan pembacaan beberapa literature dan pendapat tokoh seperti Rosseau, kesimpulannya antara claim dan data relevan. Sehingga pada endingnya, kesimpulan yang ditarik pun memiliki relevansi dengan claim dan data yang valid.

COMPARING, CONTRASTING DAN EVALUATING

1.     Comparing

Dari kedua tokoh di atas mempunyai persamaan pandangan terhadap kebebasan dalam pendidikan inklusif, yaitu pertama berupa adanya kebebasan dalam berfikir, artinya tidak adanya pengekangan sehingga membuat peserta didik dapat berkreatifitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kedua bebas dalam mengungkapkan pendapat atau bebas berdialog tanpa adanya pengikat. Ketiga tdak ada sikap penindasan melainkan kebersamaan dalam memupuk rasa cinta dan jiwa kasih sayang.

2.     Contrasting

Dalam kaitanya tentang kebebasan dalam pendidikan inklusif kedua tokoh tersebut mempunyai pemikiran sendiri-sendiri, pertama menurut Paulo Freire kebebasan itu adil tanpa membeda-bedakan, sehingga tidak ada rasa kecumburan yang mendalam. Serta adanya solidaritas antarmanusia. Sedangkan dalam tulisannya Reginald  D. Archambault dikutip dari pendapat Rosseau mengatakan kebebasan yang berpendidikan inklusif yaitu, murid bebas datang dan pergi, kemudian guru bebas mengajar apapun, bagaimanapun dan berapa lamapun, guru berperan sebagai pendengar dan bebas memodifikasi terhadap apa yang telah ia dengar dari peserta didik untuk kemajuan bersama.

3.     Evaluating

Dalam hal ini penulis menyepakati kebebasan dalam pendidikan inklusif dari pendapatnya Paulo Freire, yang menyatakan kebebasan itu tidak diperoleh dengan berdiam diri hingga ada orang datang untuk memberikan hadiah dan kebebasan bukan sekedar mitos semata yang hanya ada pada gagasan yang kosong dan tidak mungkin terealisasikan akan tetapi kebebasan dapat diperoleh dengan cara penaklukan, maksudnya dengan usaha dan kerja keras. Kemudian kebebasan adalah bebas dalam menuangkan fikiran dan tidak ada pengekangan untuk berbuat kreatifitas, adanya hubungan dialektis sehingga tidak ada sikap untuk menghina maupun melecehkan martabat seseorang. Kemudian kebebasan dalam menjalin kesetiakawanan sosial serta solidaritas antara manusia.

E.    Kurikulum

1.     Posisi peserta didik dan guru di dalam proses pendidikan

Terkait dengan materi dan sistem penyampaian, Paulo Freire berpendapat bahwa jika proses pembelajaran mengimplikasikan usaha untuk memperoleh pengetahuan, maka sejak awal peserta didik harus memposisikan dirinya sebagai subjek yang kreatif. Tidak menjadi masalah bila suatu metode pengajaran itu adalah mengingat dan mengulang – ulang suku kata, kata atau frase. Namun yang lebih penting adalah refleksi kritis selama proses belajar membaca dan menulis itu berlangsung, dan menekankan betapa pentingnya yang dinamakan bahasa. Karena bahasa tidak mungkin ada tanpa dari pikiran manusia, kemudian bahasa dan pikiran itu juga tidak mungkin ada tanpa ada objek pembicaraan, maka ‘kata-kata’ lebih dari sekadar rangkaian huruf, kata adalah word-and-action[22] Sebuah kurikulum selain mengacu pada materi yang telah ditetapkan negara juga harus terkandung materi yang membimbing peserta didik kepada nilai-nilai inklusif. Karena dalam dialog di atas, peserta didik berkedudukan sebagai subjek, dengan begitu peserta didik akan belajar dari bahasa yang terdapat dalam materi yang telah dia dapatkan.

Dari pihak guru, Paulo Freire menyatakan bahwa dalam sebuah pembelajaran seorang guru harus memiliki sifat yang humanis dan liberal. Karena sikap tersebut tersebut dapat mereduksi dehumanisasi, dan dengan demikian dalam praktiknya akan bisa menghargai hubungan dialektis antara kesadaran manusia dan dunia, atau antara manusia dan dunianya.[23]

Review

Dalam hal ini posisi guru dan peserta didik adalah apabila seorang murid ingin berusaha mendapatkan pengetahuan maka dia harus sebagai subjek yang kereatif. Sedangkan guru harus diposisikan sebagai pendidik yang humanis dan bebas agar dalam praktiknya terdapat hubungan dialektis. Dalam memaparkan pendapatnya Paulo Freire menggunakan data yang cukup Adapun dalam pengumpulan data, penulis mengambil pendapat dari beberapa para tokoh seperti: Karl Marx, dan lainnya berasal dari pengalaman pribadinya. Kesimpulannya penulis menuangkan pendapatnya relevan dan valid tapi belum cukup.

2.     Kurikulum yang sesuai dengan para ABK

Pada Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994) yang merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip – prinsip dan praktik pendidikan inklusif, menyatakan anak – anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. Perbedaan  itu normal adanya, sekolah perlu mengakomodasi semua anak.  Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempatnya, terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi. Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat. Inklusi itu penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.  Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.[24]

Review

Kurikulum yang sepadan dengan ABK, ialah kurikulum harus menyesuaikan dengan peserta didik bukan sebaliknya, artinya kurikulum harus fleksibel dan tempat pendidikannya juga harus berdekatan dengan tempat peserta didik agar lebih mudah dalam proses perjalannya. Adapun Penulis mengungkapkan pendapatnya dari data yang valid dan terjamin, sedangkan metode pengambilan datanya dari beberapa literature, baik melalui website maupun buku, dan kesimpulan yang ditarik datanya valid dan terjamin.

3.     Modifikasi di dalam kurikulum untuk menyesuaikan ABK

Kurikulum bagi pada anak yang disable perlu adanya modifikasi. Adapun  menurut Nana Syaodih Sukmadinata, dalam sebuah kurikulum harus ada lima aspek di dalamnya, yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, media dan evaluasi. Kelima aspek ini harus memiliki kesesuaian dengan tutntutan, kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat. Selain itu, kurikulum juga harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, terutama pada aspek proses dan media.[25]

COMPARING, CONTRASTING DAN EVALUATING

1.     Comparing

Dari tiga literature di atas mempunyai kesamaan antara literature satu dengan lainnya tentang kurikulum untuk ABK. Pertama peserta didik dari awal diposisikan sebagai subjek yang kereatif dengan itu peserta didik diberikan kedudukan untuk belajar apa saja yang dapat dipelajarinya. Sedangkan guru harus humanis agar ada sikap menghargai dalam hubungan dialektisnya. Kedua, sekolah harus berdekatan dengan tempat tinggalnya kemudian kurikulumya harus fleksibel, artinya pendidikannya harus sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri peserta didik.

2.     Contrasting

Dalam ketiga literature di atas juga mempunyai perbedaan yang mendasar antara lain, menurut Paulo Freire bahwasannya kurikulum berusaha menekankan kebahasan karena bahasa dapat menghubungkan manusia dengan dunianya. Sedangkan menurut Sue Stubs, pendidikan perlu memberikan kebutuhannya sesuai dengan krakteristik masing-masing, tanpa ada diskriminasi. Dan terakhir menurut Nana Syaodhi Sukmadinata perlu adanya media pembantu agar dalam proses pembelajrannya agar lebih mudah.

3.     Evaluating

Dari beberapa literatur di atas penulis lebih dominan kepada penyataannya Sue Stubs, yang menyatakan bahwa dari setiap peserta didik mempunyai karakteristik sendiri – sendiri dan beragam – ragam kebutuhannya jadi kurikulum itu harus disesuaikan dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus bukan sebaliknya. Tempat sekolahannya juga harus berdekatan dengan tempat tinggal mereka supaya aksesnya lebih mudah dan tidak memberatkan peserta didik. Kemudian adanya akomodasi antara anak normal dan yang berkebutuhan khusus supaya disejajarkan dalam arti digabungkan sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Maka dengan itu dimungkinkan akan terciptanya sikap saling menghormati dan tanpa ada diskriminasi.

ANALISA DATA

Pada dasarnya manusia adalah manusia yang fitrah yaitu sebagai manusia yang utuh; kebebasan, keadilan, dan persamaan atas hak – hak dalam mengakses pendidikan. Egaliter yang dimaksud dalam pendidikan inklusif yaitu persamaan hak di dalam mengakses pendidikan. Persamaan tersebut dapat terwujud dengan cara memandang bahwa orang yang berkebutuhan khusus atau disable tidaklah hanya dipandang dari bentuk fisik yang berbeda dengan orang yang normal. Selain itu, bagi orang – orang yang disable juga tidak dipandang sebagai ‘pihak luar’, ‘marginal’ yang akan menimbulkan tindakan diskriminasi. Sebaiknya mereka dipandang sebagai ‘orang dalam’ yang hidup di dalam struktur sosial.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang menjunjung tinggi atas nilai – nilai egaliter, oleh karena itu pendidikan inklusif seharusnya dapat di terapkan pada lembaga – lembaga pendidikan umum. Adapun dasar – dasar yang menjadikannya dapat diterima dalam semua lembaga pendidikan, diantaranya: setiap manusia mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, dalam pendidikan tidak ada peserta didik yang tereksklusi dan terdiskriminasi dengan alasan apapun, setiap orang pada dasarnya dapat belajar dan mendapatkan manfaat dari belajar tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai saraf otak yang sama, pihak satuan pendidikan harus menyesuaikan peserta didik, menampung aspirasi dari peserta didik, perbedaan merupakan sumber kekayaan dan keragaman, dan pendidikan asimilasi melainkan apresiasi.

Jika melihat kembali dan membandingkan dengan penjelasan Dewi Novalia Fajriah dalam literature review maka akan tampak adanya sedikit perbedaan dalam hal hakikat egaliter, meskipun ada persamaan dalam hal anugrah yang sama dari manusia. Di dalam hal ini Dewi Novalia Fajriah hanya berorientasi pada persamaan harkat dan martabat dan tidak membeda – bedakan dalam penciptaan bentuk tubuh manusia, artinya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik – baiknya dan melalui proses genetika yang sama dan dari unsur yang serupa. Dengan diterapkannya pendidikan inklusif maka sikap toleransi pun akan dapat tertanam yang mana dapat menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Sikap toleran diawali dengan bagaimana memahami dan menghargai diri sendiri atas apa yang dimiliki dan dihasilkan kemudian menghargai orang lain. Sikap toleran itulah yang nantinya tidak mengklaim orang lain lebih buruk dari pada diri sendiri dan menganggap orang lain salah atau lebih bodoh bahkan sesat.[26]

Adapun hal dalam agama untuk menerapkan sikap toleransi dengan cara pemahaman keagamaan secara koprehensif; dari pola pemahaman keagamaan yang eksklusif menuju pendekatan teologis – normatife, dialogis dan konvergensi, yang secara konseptual dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Titik beratnya adalah dengan melakukan rekonstruksi teologi. Dalam konteks kehidupan yang sarat dengan pluralitas – multikultural, dibutuhkan pendekatan yang kompatibel dalam memahami agama. Adapun salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pendekatan teologis – dialogis. Sikap toleran akan dapat diterapkan dengan cara memberikan pemahaman keberagaman yang humanis dan inklusif secara koprehensif. Selanjutnya, sikap pluralis harus dijadikan sebuah realita, dikarenakan membangun kesadaran terhadap pluralitas (pluralisme) merupakan dimensi yang sangat penting. Kesadaran seperti inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam bersikap, berinteraksi dan membangun relasi sosial secara luas. Pluralisme sendiri bukanlah memandang secara sama terhadap semua keragaman. Pluralisme juga bukan sekedar pemahaman bahwa masyarakat itu majemuk, beraneka ragam, serta terdiri dari berbagai suku dan agama. Lebih dari itu semua, pluralisme harus dipahami sebagai patokan sejati kebhinekaan dalam ikatan – ikatan keadaban.

Toleransi itu sendiri merupakan pengakuan adanya pluralisme atau keberadaan, keberagaman etnik atau kelompok – kelompok kultur dalam suatu masyarakat atau negara, serta  keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Dalam implementasinya, toleransi merupakan landasan dari pluralisme. Oleh karena itu toleransi merupakan sikap untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan prilaku yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam suatu lembaga pendidikan harus mampu menciptakan sikap saling menghargai satu sama lain. Adapun keberhasilan suatu sikap toleran bisa diidentifikasi, di antaranya terciptanya suasana rukun dan penuh toleransi dalam kehidupan yang penuh keberagaman. Pendidikan inklusif juga harus mampu meningkatkan nilai – nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan hormat, empati, simpati, menolong kaum lemah, kasih sayang, saling mencintai. Demikian juga harus mengutuk perbuatan jahat, kebodohan, kemalasan maupun tindakan yang tidak berprikemanusiaan.

Jika melihat kembali dan membandingkan dengan penjelasan Zuly Qodir dalam literature review maka akan tampak adanya perbedaan dalam hal peran agama dalam menciptakan sikap toleran, meskipun ada persamaan dalam hal nilai – nilai toleransi. Di dalam Zuly Qodir hanya sedikit menjalaskan peran pendidikan agama untuk mewujudkan sikap toleransi, diantaranya; pendidikan agama harus bisa didekatkan dengan masyarakat secara langsung, dalam pendidikan agama peserta didik dapat dibawa langsung menuju lokasi atau tempat – tempat beribadah dari berbagai agama. Pada intinya pendidikan inklusif yang diterapkan pada pendidikan agama, harus bisa menciptakan rasa persamaan yang menjunjung tinggi nilai – nilai egaliter dan tidak sebaliknya yang dapat menimbulkan adanya perselisihan.[27]

Sedangkan yang lainnya Zuly Qodir lebih menekankan pada proses dan peran lembaga pendidikan untuk meningkatkan sikap toleransi, diantanya: belajar mengajar perlu menyesuaikan paradigma dan harus bisa menyesuaikan peserta didik, pelayanan pendidikan; visi pendidikan harus mampu menumbuhkan lingkungan kondusif pada peserta didik., misi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan harus mampu mendidik peserta didik untuk bisa hidup mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, dalam menyampaikan pendidikan inklusif harus adanya perasaan kasih dan sayang serta tidak normative, dengan berbagai keberagaman beragama, pendidikan inklusif mampu menghadirkan pendidikan yang beragam di berbagai sekolah agama yang memiliki ciri – ciri khusus agama, siswa dididik untuk bisa memperbanyak kisah – kisah yang bersejarah sehingga dapat menumbuhkan sikap dan cara pandang para orang – orang terdahulu dan bersedia dalam bekerja sama, menghargai serta apresiatif atas keberagaman yang berbeda.[28]

Pendidikan humanis adalah pendidikan harus senantiasa toleran dan tunduk pada perubahan normatif dan kultural yang terjadi, berfungsi sebagai pembentuk insan yang berbudaya, yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Humanisme dalam pendidikan inklusif adalah menghormati harkat martabat manusia, berkeadilan, tidak ada sikap saling menindas, tertindas, pemerasan, dan pemerkosaan melalui kekuasaan. Saling mengulurkan tangan antara sesama, menegakkan kemurahan hati, dan menata kembali kemanusiaan. Humanisasi dalam pendidikan inklusif yaitu menjalin hubungan dialogis dengan pihak lain, dan memberikan kebebasan yang luas untuk berpikir ktitis. Pendidikan inklusif yang humanis yaitu adanya sikap keakraban antara murid dan guru, serta hubungan intim yang tidak dingin dan kaku yang tidak akan menimbulkan jarak antara guru dan murid.

Jika melihat kembali dan membandingkan dengan penjelasan M. Roqib dalam literature review maka akan tampak adanya perbedaan tentang kebebasan untuk berfikir kritis. Adapun untuk persamaan dalam hal penghormatan pada setiap perbedaan antara manusia . Di dalam hal ini M. Roqib menyatakan setiap insan harus bisa menerima setiap perbedaan yang ada diantara manusia, sehingga menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai sertamenghormati dan membantu orang yang berkebutuhan khusus.[29]

Kebebasan dalam pendidikan inklusif, ialah bebas tanpa ada pengekangan untuk mengenyam pendidikan,  dan bebas untuk berfikir serta bebas berpendapat tanpa ada rasa takut. Kemudian kebebasan itu pula menjadikan manusia yang sejati dan  mempunyai sikap tanggung jawab. Adapun upaya untuk mendapatkan kebebasan yaitu lewat penaklukan atas penindasan, bukan sebagi hadiah; kebebasan harus direbut bukan diterima sebagai anugrah; kebebasan harus terus – menerus dikejar secara bertanggung jawab. Kebebasan bukanlah suatu cita – cita yang letaknya di luar manusia bukan pula sepotong gagasan yang kemudian menjadi mitos. Namun itu saja tidak cukup tanpa menyadari dan memandang bahwa penindasan bukanlah fitrah sejarah meskipun fakta sejarah dan seakan – akan tanpa adanya pintu keluar. Seharusnya penindasan dipandang sebagai sebuah situasi pembatas yang dapat diubah. Kebebasan itu pula memberikan ruang untuk mengembangkan kreatifitas, minat, hasrat peserta didik dalam pendidikan.

Jika melihat kembali dan membandingkan dengan penjelasan Hidayat dalam literature review maka akan tampak adanya sedikit perbedaan dalam hal kebebasan, meskipun ada persamaan dalam hal memberikan kebebasan sesuai minat dan kemampuan. Di dalam hal ini Hidayat pada strategi pembelajaran yang efektif, diantaranya: perubahan atau penyesuaian antara kemampuan belajar peserta didik dengan harapan atau target, alokasi waktu, penghargaan atau hadiah, tugas – tugas atau pekerjaan serta keberagaman dari setiap peserta didik.[30]

Dalam proses pembelajaran seorang peserta didik bukan hanya sebatas obyek atau pasif melainkan sebagai subyek atau aktif. Adapun untuk pihak guru selain sebagi subyek juga sebagai pengontrol atas berlangsungnya proses pendidikan. Selain itu seorang guru harus memiliki sifat yang humanis dan liberal. Karena sikap tersebut tersebut dapat mereduksi dehumanisasi, dan dengan demikian dalam praktiknya akan bisa menghargai hubungan dialektis antara kesadaran manusia dan dunia atau antara manusia dan dunianya. Kemudian kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dan dimodifikasi sesuai kemampuan peserta didik. Di dalam sebuah kurikulum harus ada lima aspek di dalamnya, yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, media dan evaluasi. Kelima aspek ini harus memiliki kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat. Selain itu, kurikulum juga harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, terutama pada aspek proses dan media.

Jika melihat kembali dan membandingkan dengan penjelasan Ifdlali dalam literature review maka akan tampak adanya perbedaan dalam hal kurikulum. Adapun untuk persamaan dalam hal penyesuaian kurikulum sesuai perkembangan dan kemampuan peserta didik. Di dalam hal ini Ifdlali menyatakan tahapan memodifikasi kurikulum diantaranya: alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar – mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Dengan memodifikasi kurikulum maka akan terwujudnya tatanan sosial yang inklusif, tanpa harus mengsegmentasikan pendidikan.

KESIMPULAN

Paulo Freire yang dalam hal ini merupakan salah satu di antara sekian penggagas pendidikan ternyata masih belum maksimal dalam aplikasinya. Dalam pandangannya secara umum yang menyatakan tentang pendidikan inklusif masih berkisar pada ranah pengertian awal atau dasar. Adapun pendidikan Paulo Freire lebih menekankan pada pendidikan orang dewasa, yang artinya tidak relevan jika diaplikasikan dalam pendidikan tingkatan menegah ke bawah. Dengan kata lain pendidikan yang ditawarkan Paulo Freire akan lebih relevan dan dapat diterima pada tingkatan Perguruan tinggi (PT), namun tidak bisa dipungkiri bahwa Paulo Freire merupakan orang yang dapat memberikan kontribusi terhadap bidang pendidikan. Adapun dalam pemikiran lainnya, Paulo Freire sangat banyak berandil mengenai teori kebebasan dan kesadaran akan potensi manusia.

Dalam hal ini pendidikan yang tujuannya pada pendidikan inklusif maka konsep yang dipakai masih melalui berbagi literature yang ada. Di mana menyatakan pendidikan merupakan alat untuk melawan penindasan atau dengan kata lain pendidikan sebagai alat pembebasan. Kemudian pendidikan inklusif merupakan pendidikan tujuannya untuk menciptakan persamaan derajat, harkat dan martabat manusia serta sikap menghargai dan memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Dalam pemikirannya Paulo Freire mempunyai kritikan akan pendidikan yang melupakan nilai – nilai budaya, karena kebanyakan orang berpendidikan mulai melupakan budaya sendiri dan mengikuti budaya lain, maka dari itu penulis ingin adanya transformasi dunia. Kemudian seseorang yang telah mendapat ilmu pengetahuan perlu mengembangkan pengetahuannya serta patuh dan tunduk akan nilai – nilai kultur yang ada. Selain itu pendidikan yang ditawarkan oleh Paulo Freire masih bersifat teoritis dan itu pun masih belum mampu menjawab dari kebutuhan – kebutuhan serta tantangan – tantangan yang dihadapi oleh pendidikan.

Kesimpulannya bahwa dalam penerapan pendidikan inklusif masih banyak kendala, berupa sumber – sumber dana yang didapat masih kurang, kurangnya modifikasi kurikulum khusus anak yang disable, sarana dan prasarananya tidak memadai, alokasi antara sekolah dan tempat tinggal peserta didik yang kurang berdekatan sehingga mempersulit mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam realisasi antara siswa yang normal dengan berkebutuhan khusus masih belum disamakan, selain itu juga masih banyaknya perbedaan perspektif mengenai pendidikan inklusif. Jadi kepedulian kepekaan masyarakat akan saudaranya yang membutuhkan bimbingan maupun bantuan masih kurang, maka dalam pembahasan dari beberapa pendapat belum adanya yang mengungkit akan adanya orang yang berkebutuhan khusus akan tetapi kebanyakan penulis lebih menjabarkan yang cakupannya seperti, pendidikan kebebasan, pluralis dan sebagainya. Maka dari itu perlu adanya yang menulis tentang anak yang berkebutuhan khusus agar masyarakat luas tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan.

Demikianlah kontribusi penelitian kami tentang pendidikan inklusif studi pemikiran Paulo Freire sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia.

---

[1] Teori Keadilan Distribusi http://webserbada.wordpress.com/, diakses pada Jumat, 21 Oktober , 2011 10:46:10 PM.

[2] Paulo Freire, “Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hal. 83.

[3] M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), hal. 76

[4] Dewi Novalia Fajriah, “Basis Teologi Pendidikan Multikultural”, Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2008), hal. 65.

[5] Sue Stubbs, Pendidikan Inklusi, Co-Ordinator@iddc.org.uk :2002

[6] Paulo Freire, “Politik Pendidikan, hlm. 48

[7] Ibid., hal. 95.

[8] M. Agus Nuryatno, Mazhab,.. hal. 81

[9] Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, “Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi”, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA), hal. 151 - 154

[10] Baharuddin, Moh. Makin, “Pendidikan Humanistik (Konsep, Teori dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan)”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 12

[11] Ibid., hal. 20

[12] Ibid., hal. 22-23

[13]Paulo Friere, Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 194-199

[14] Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hal.11-13

[15] Paulo Friere, Politik Pendidikan, hal. 189-192

[16] Paulo Freire dkk, Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konservatif Liberal dan Anarkis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 494

[17] Paulo Friere, Politik Pendidikan,.. hal. 196

[18] Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas,.. hal. 11-14

[19] Paulo Freire dkk, “Menggugat Pendidikan (Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis)”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 435-440

[20]Ibid.,  hal. 438-440

[21] Paulo Freire dkk, Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konseratif, Liberal, Anarkis, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal. 491-495.

[22] Paulo Freire, “Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan”,(Pustaka Belajar: Yogyakarta. 2007),  hal. 94

[23]Ibid.,  hal. 190

[24] Sue stubs, Inclusive., hal.19

[25] Nana Syaodih Sukmadinata, “Pengembangan kurikulum Teori dan Praktek”, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2009), hal. 102

[26] Dewi Novalia Fajriah, “Basis Teologi Pendidikan Multikultural”, Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2008), hal. 63-67.

[27] Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 303-309.

[28] Ibid… hal. 303-309

[29] Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2009), hal. 179.

[30] Hidayat, Model Dan Strategi Pembelajaran ABK Dalam Setting Pendidikan Inklusif, http//: blogspot.com/2009/04/Model-Dan-Strategi-Pembelajaran-ABK-Dalam-Setting-Pendidikan-Inklusif.html, 2009.

---

[1] Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . hlm. 1.

[2] Ngainun Naim & Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Hal. 153.

[3] Agus Nuryatno, Mazdab Pendidikan Kritis, Yogyakarta: Resist Book, hlm. 75-76.

[4] Dewi Novalia Fajriah, “Basis Teologi Pendidikan Multikultural”, Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2008), hal. 63-67.

[5]Ibid., hal.65.

[6]Ibid.,

[7] Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2009), hal. 179.

[8] Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasinya, (AR-RUZZ MEDIA, 2011), hal. 151-159.

[9] J. Dafid Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua, (Bandung: Nuansa, 2009), hal. 397-400.

[10] Sue Stubbs, Pendidikan Inklusi, Co-Ordinator@iddc.org.uk :2002

[11] M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), hal. 75-80.

[12] Zaenal Alimin, Reorientasi Pendidikan Khusus ke Pendidikan Kebutuhan Khusus Usaha Mencapai Pendidikan Untuk Semua, http://z-alimin.blogspot.com/2010/04/reorientasi-pendidikan-khususplb.html, 2010.

[13] Hidayat, Model Dan Strategi Pembelajaran ABK Dalam Setting Pendidikan Inklusif, http//: blogspot.com/2009/04/Model-Dan-Strategi-Pembelajaran-ABK-Dalam-Setting-Pendidikan-Inklusif.html, 2009.

[14] Ifdlali, PENDIDIKAN INKLUSI; Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, pendidikan-inklusi-pendidikan-terhadap-anak-berkebutuhan-khusus.htm, 2010.

[15] Eny Prihtiani, Penderita Cacat Berhak Memperoleh Pendidikan, http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/08/11/., 2009.

[16] Ahmad Nawawi, Pendidikan Inklusif Bagi Anak Low Vision, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA, 2010.

[17] Dewi Novalia Fajriah, Basis, hal. 63-67.

[18] Ro’fah dkk, Inklusi Pada Pendidikan Tinggi Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Disable Netra, (Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 6.

[19] Prince Alex, Pendidikan Inklusif  Untuk Anak - Anak Special Needs, http:.blogspot.com/2010/04/pendidikan-inklusif-untuk-anak-anak.html, 2010.

[20] Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 303-309.

[21] http://diksia.com/2010/08/pendidikan-inklusi-realitas-atau-fatamorgana/, Sebagaimana di akses pada tanggal 17 November 2011, pukul 03.25.

[22] Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: bumi Aksara, 2010), hal. 34-35.

[23] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 38.

[24] Sugiyono, Metode, hal. 60.

[25] Dewi Novalia Fajriah, “Basis Teologi Pendidikan Multikultural”, Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2008), hal. 63-67.

[26] Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2009), hal.

[27] Zaenal Alimin, http://z-alimin.blogspot.com/2010/04/reorientasi-pendidikan-khususplb.html, 2010.

[28] Sugiyono, Metode, hal. 329.

[29] Teori Keadilan Distribusi « Web serba ada.htm, diakses pada Jumat, 21 Oktober , 2011 10:46:10 PM.